• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.



26 Nopember 2011

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan semua orang yang disebut sebagai "40 orang terkaya di Indonesia" oleh Majalah Forbes harus taat membayar pajak.

"Harusnya bayar pajak dong," kata Hatta ketika ditemui di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/11), seperti dikutip Antara.

Hatta mengatakan, keberadaan orang kaya di Indonesia adalah hal yang baik. Itu merupakan dampak...

24 Nopember 2011

PALEMBANG Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melakukan pengisian formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan dalam lingkup Provinsi Sumsel dan Babel ternyata masih sangat rendah. ... Upaya konseling yang terus dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP tersebut. Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Konsultasi Kanwil DJP Sumsel Babel Eko Hendarwin menegaskan kepatuhan WP dalam...

24 Nopember 2011

JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengaku pesimistis sensus pajak nasional terhadap tempat-tempat usaha akan mencapai target. Banyak yang menolak didata oleh petugas sensus," ujar Fuad mengenai perkembangan program sensus pajak kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan.

Terpaksa, Fuad merevisi target wajib pajak baru dalam sensus yang diluncurkan pada Oktober lalu menjadi hanya 985 ribu wajib pajak. Angka itu lebih rendah dari...

23 Nopember 2011

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merevisi target wajib pajak baru karena banyaknya kendala dalam sensus pajak. Untuk tiga bulan terakhir tahun ini saja, Ditjen Pajak sudah memangkas target wajib pajak baru dari 1,5 juta wajib pajak menjadi 985.000 wajib pajak.

Kendala yang dihadapi petugas sensus pajak ini beraneka ragam. "Misalnya toko-toko yang kami duga ada ternyata sudah tutup atau sudah ganti orang terutama di daerah. Kondisi iklim juga...

21 Nopember 2011

JAKARTA - Pajak dan retribusi yang ditarik dari kendaraan bermotor harusnya dikembalikan ke jalan juga. Demikian juga di dalam postur APBN, 10 persen anggarannya harus untuk jalan.

"Itu kalau mau jalan di seluruh Indonesia bagus dan tidak rusak parah seperti sekarang ini," ungkap Tri Santoro, pakar jalan dari Universitas Trisakti di Jakarta, Minggu (20/11).

Dia menyoroti pemetaan anggaran untuk jalan yang porsinya sangat sedikit. Padahal,...

21 Nopember 2011

GARUT – Perolehan Bea Masuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Garut 2011 melebihi target 200% lebih. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut,Totong, menyebutkan, jumlah total pencapaian pendapatan Kabupaten Garut dari BPHTB yang terealisasi pada tahun ini sebesar Rp4 miliar lebih.

“Sebab, sebelumnya target dari BPHTB adalah sebesar Rp2 miliar.Kita berharap,pada tahun yang akan datang,...

VIVAnews - Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengaku kesulitan mendapatkan data keuangan pada obyek pajak orang pribadi (OP), sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan sensus pajak. Sebab, data keuangan tersebut terdapat pada pihak perbankan.

Menurut Direktur Jendral Pajak, Fuad Rachmany, jika dibandingkan dengan Amerika yang bisa dengan mudah mendapatkan data-data finansial seseorang dari pihak perbankan, Indonesia tertinggal. Sebab, hal tersebut belum bisa dilakukan.

"Itu...

18 Nopember 2011

”Masih ada kesempatan panjang bagi pemerintah untuk meningkatkan kerelaan pembayaran  pajak progresif kendaraan bermotor”

DALAM ranah perpajakan ada penentuan tarif pajak yang bersifat regresif, flat, dan progresif sebagai salah satu instrument penting dalam social reengineering melalui kebijakan fiskal. Memang diperlukan kepiawaian pemerintah dalam menentukan dan menerapkan instrumen kebijakan publik, yang secara politis bisa menjadi alat...

Syndicate content