• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.



23 Desember 2011

JAKARTA-Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tidak akan mencapai target hingga akhir 2011.

“Penerimaan dari cukai dan perdagangan internasional sudah di atas target. Pajak yang agak sedikit di bawah target, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty di kantornya Jalan Wahidin Raya, Jakarta, kemarin.

Namun, ia menyatakan...

22 Desember 2011

Target penerimaan pajak terus digenjot. Untuk tahun depan, pemerintah mematok penerimaan pajak sebesar Rp914,2 triliun, melonjak sebesar Rp151,4 triliun dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp763,67 triliun pada tahun ini.

Penetapan target pajak tersebut sebenarnya masih rendah dibandingkan dengan potensi pajak yang bisa digarap. Persoalannya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar...

22 Desember 2011

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel mencatatkan penghasilan pajak yang dicapai pada 2011 melampaui target dari yang ditetapkan, yakni Rp7,998 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,829 triliun atau 100,19%.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Dukungan Teknis dan Konsultasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel Yulia Ningsih, capaian tersebut dihitung secara keseluruhan dari berbagai jenis pajak yaitu...

20 Desember 2011

JAKARTA. KOMPAS - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid III sedang mempertimbangkan untuk mencoba pendekatan baru dalam penanganan kasus korupsi. Tak sekadar mengejar penuntasan kasus korupsi, KPK kini juga ingin mengintegrasikan tiga jenis tindak pidana yang sering saling berkaitan, yaitu korupsi, kasus pajak, dan pencucian uang.

"Kebanyakan koruptor punya problem pajak. Dan...

20 Desember 2011

MAKASSAR– Pemerintah Provinsi Sulsel akan memberlakukan pajak progresif kendaraan mulai Januari 2012. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel menyatakan telah siap memberlakukan pajak progresif ini.

Pajak progresif ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki mobil pribadi lebih dari satu. Dengan pajak progresif, pajak yang dikenakan terhadap mobil kedua dan seterusnya akan lebih tinggi. Selain kendaraan mobil,...

19 Desember 2011

Jakarta - Banyaknya manipulasi dalam pembayaran pajak terutama oleh para satuan kerja di pemerintahan membuat penerimaan pajak tidak maksimal. Jika tak ada manipulasi maka Indonesia tidak perlu berutang.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan potensi penerimaan negara masih cukup besar dibandingkan jumlah penerimaan negara tahun ini.

"Penerimaan kita sekarang sekitar Rp 1.300 triliun, tapi...

19 Desember 2011

JAKARTA. Sejumlah emiten yang berhak mendapatkan insentif pajak karena kepemilikan saham publik mencapai 40%, mengeluhkan lambatnya realisasi keringanan pajak yang dijanjikan pemerintah. Ini terjadi akibat kelambatan penyerahan laporan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Yan Partawijaya, Sekretaris Umum Asosiasi...

19 Desember 2011

JAKARTA -- Kementerian Perindustrian mengusulkan agar produk lokal, khususnya industri kecil menengah (IKM), dibebaskan pajak pertambahan nilainya (PPN). Hal ini dilakukan agar produk IKM bisa bersaing dengan produk-produk asing yang mulai membanjiri pasar Indonesia.

Menurut Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pemasaran dan P3DN Kementerian Perindustrian Fauzi Aziz, sebaiknya produk IKM lokal mendapatkan fasilitas...

Syndicate content