• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.



2 Januari 2012

JAKARTA(Pos Kota) – Kerap tidak tercapainya target pendapatan daerah menguatkan dugaan adanya kebocoran dari sektor perparkiran. Terkait hal ini, investigasi dan audit menyeluruh bakal dilakukan Pemprov DKI terhadap salah satu pundi-pundi
pajak daerah ini.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang mengaku menyesali minimnya pendapatan daerah dari parkir.

Padahal, target yang...

30 Desember 2011

JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan dua pegawainya yang diduga menerima pemberian dari wajib pajak, Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno, masih menjalani proses hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap keduanya setelah pemeriksaan rampung.

"Pasti kami akan mengambil tindakan tegas dengan sanksi maksimal sesuai peraturan," kata Fuad kepada...

30 Desember 2011

BEKASI – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat terhitung Januari mendatang mulai memberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota/Kabupaten Bekasi.

Pajak progresif ini akan diberlakukan 2 Januari 2012 bagi warga Kota/Kabupaten Bekasi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama yang sama.Untuk kendaraan bermotor kedua yang dimiliki wajib pajak akan dikenai pajak 1,75% dari pajak...

28 Desember 2011

JAKARTA- Kejaksaan Agung masih memeriksa para saksi dalam kasus sistem informasi perpajakan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Hidayat mengatakan lembaganya telah memeriksa dua saksi lagi. "Guntur P. dari PT Excelcomindo Pratama Tbk dan Susilo H.S. dari PT Infokom Elektrindo," kata Noor melalui pesan singkat kemarin.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa tiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak...

28 Desember 2011

JAKARTA– Ditjen Pajak memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP) yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengajukan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak nomor PER- 38/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan PBB.Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany menegaskan, Peraturan Dirjen Pajak tentang Tata Cara...

28 Desember 2011

Jakarta, Kompas - Kenaikan harga komoditas tambang dinilai tidak menambah penerimaan negara. Untuk itu, Asosiasi Pertambangan Indonesia mengusulkan pengenaan pajak tambahan atas margin keuntungan yang lebih tinggi dari ekspektasi karena naiknya harga komoditas.
 
"Di tengah kenaikan harga komoditas pertambangan, pemerintah tidak mendapat tambahan...

27 Desember 2011

MAKASSAR -- Sensus pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara akan diprioritaskan pada sentra perekonomian. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Hasanuddin, sentra perekonomian yang dijadikan lokasi sensus memiliki potensi besar dalam menjaring wajib pajak baru.

"Pertumbuhan perekonomian,...

24 Desember 2011

JAKARTA, KOMPAS - Sensus pajak nasional tahap pertama gagal mencapai target. Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak pelaksana tidak saja menurunkan target wajib pajak terjaring dari 1,5 juta menjadi 900.000, tetapi juga memperpanjang periodenya selama sebulan. 
 
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi...
Syndicate content