• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/earindoc/public_html/new/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.



JAKARTA. Di tengah lesunya ekonomi nasional dan global, pemerintah percaya diri menetapkan target penerimaan perpajakan tahun depan.
Dalam nota keuangan yang disampaikan ke DPR oleh Presiden Joko Widodo terungkap, rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.565, 8 triliun,   naik 5,3% dari target APBNP 2015, yaitu Rp 1.489,3 triliun.
 Jika dikurangi penerimaan kepabeanan dan cukai, termasuk PPh Migas,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan Direktorat Jenderal Pajak segera melepaskan diri dari Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak akan menjadi badan tersendiri bernama Badan Penerimaan Pajak. 

Sigit mengatakan, pemerintah sudah menyetujui pembentukan badan baru tersebut. Sekarang, kata Sigit, tinggal merampungkan aturan-aturan agar dapat memisahkan diri dari Kemenkeu. 

"Kami targetkan aturannya selesai September 2016...

JAKARTA. Kondisi ekonomi global telah menyeret ekonomi nasional ke jurang pelambatan. Tidak hanya di sektor makro dan finansial, pelambatan ekonomi juga membuat kinerja korporasi, seperti perusahaan publik menurun.  
 
Depresiasi rupiah terhadap dollar AS menambah dalam penurunan kinerja emiten. Kondisi tersebut dipastikan bakal semakin membuat target penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) badan jauh dari harapan.
 
Di semester I-2015,...

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyerahkan SPT (surat pemberitahuan) pajak pada Dropbox yang terletak di Gedung Balaikota DKI Jakarta, hari ini.

Pria yang karib disapa Ahok itu membayar pajak penghasilan sebesar Rp 200 juta. "Rp 199 juta lah, hampir Rp 200 juta," ujarnya, Rabu (26/3/2014).

Namun, ia tak menjelaskan berapa penghasilan yang ia peroleh setiap tahunnya. Nilai pajak tersebut, menurutnya, wajar...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait proses koordinasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah. Penandatangan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Agung Jakarta, Senin, 17 Maret 2013.
 
Dalam sambutannya, Dirjen Pajak menyampaikan bahwa DJP akan terus melakukan...

Bisnis.com, NUSA DUA–Organisation for Economic Co-operation and Development menilai transparansi data perbankan untuk kepentingan perpajakan merupakan hal lumrah yang dilakukan di hampir seluruh negara.
 
General Secretary OECD Angel Gurria mengatakan lembaga perpajakan harus memiliki otoritas untuk membuka data perbankan guna mengevaluasi kewajiban pajak warga negara dalam waktu singkat.
 
“Tidak hanya terbatas pada...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertambangan, properti, dan industri pengolahan atau manufaktur, akan menjadi tiga sektor unggulan untuk mengejar realisasi penerimaan pajak Rp 1.100 triliun sebagaimana target yang tertuang dalam APBN 2014. Khusus pemeriksaan pajak untuk sektor pertambangan, Komisi Pemberantasan Korupsi turut dilibatkan.

"Program ini sebenarnya inisiatif KPK. Bidang pertambangan perlu dilindungi. Oleh karena itu KPK koordinir, ada beberapa daerah,...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Faud Rahmany mengatakan, kenaikan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan mewah untuk memenuhi aspek kepatuhan dan keadilan. 

"Itu kan lebih kepada sebenarnya untuk memenuhi aspek keadilan. Artinya orang-orang yang menggunakan mobil mewah supaya PPn-nya lebih besar. Ini lebih kepada untuk memenuhi aspek keadilan," kata Fuad di Jakarta, Senin (24/3/2014). 

Meskipun...

Syndicate content